Jatengtime.com-Jakarta-Kepala BGN Dadan Hindayana menanggapi kritik membangun dari Lembaga kajian CISDI (Central for Indonesia’s Strategic Development Initiatives) terkait maraknya keracunan dalam progam MBG dan segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan membentuk Satgas KLB.
Sejumlah lokasi yang terdampak, yang terbaru di Banggai dan Garut, Dadan sudah memeriksa persoalannya dan memutuskan untuk menghentikan sementara operasi SPPG yang mengeluarkan makanan tersebut. Penghentian sementara ini waktunya tergantung pada tingkat permasalahannya.
Dadan mencontohkan kejadian di Bogor, yang butuh waktu yang lama karena harus merenovasi bangunan SPPG yang digunakan. Namun, ada juga yang dalam sepekan dua pekan sudah beroperasi kembali.
“ Jadi, di Banggai ini sebetulnya kan SPPG-nya sudah lama berjalan, bukan SPPG baru. Selama ini juga kegiatan sudah rutin, berjalan dengan baik dan tidak pernah ada kejadian. Menu yang disajikan kemarin yang menyebabkan anak banyak ke alergi itu menu yang sudah biasa dilakukan…” kata Dadan.
“ Tapi ternyata kemudian di sana terjadi pergantian supplier ikan cakalangnya. Nah, ini betul-betul memberikan inspirasi baru ya bahwa pergantian supplier pun tampaknya harus dilakukan dengan seksama. Tidak boleh sekaligus berpindah, jadi harus dilakukan bertahap…” ujarnya.
Dadan mengklaim pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan berjalan terhadap SPPG.
“ Misalnya, mereka (SPPG) wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan kualitas bahan baku, kemudian juga kualitas pelayanan masak. Kami juga melakukan training berulang dan tiap sore itu, ada valuasi terhadap apa yang dilakukan pada hari itu…” ungkapnya.
“ Jadi, di Garut ini terus terang ya saya juga baru tahu. Sebetulnya dia masakannya bagus karena sekolah juga banyak, tapi untuk satu sekolah yang akan dikirim terakhir itu, ketika mau dikirim nasinya habis…” imbuhnya.
“ Nah…itu kan hal yang terjadi sangat mendadak kemudian akhirnya agar makanan itu bisa dikirim kan nasinya harus dimasak dulu, sehingga ada waktu jeda, masakan itu kemudian tertunda dan akhirnya mungkin basi dan itu menimbulkan gangguan pencernaan…” ulasnya.
Kejadian semacam ini masuk dalam catatan evaluasi terus-menerus. Sebab, semakin banyaknya SPPG, maka variasi kesulitan di masing-masing daerah memiliki kekhasannya masing-masing.
Bentuk Satgas KLB.
Dadan menegaskan Satgas KLB dirancang agar kualitas layanan ini betul-betul bisa terjaga dalam sejumlah hal seperti rantai pasoknya harus bagus, bahan bakunya harus yang berkualitas dan proses dan pengirimannya harus tepat waktu.
Per September 2025 ini, jumlah SPPG yang beroperasi mencapai 8.750 semuanya merupakan mitra yang mendaftar di mitra.bgn.go.id.
Dalam proses pendaftaran tersebut, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seperti kelengkapan legalitas, kesiapan sarana prasarana dan titik lokasi yang berbasis Geospatial.
BGN kemudian melakukan verifikasi, setelah lolos, mitra diberi waktu 30-45 hari untuk proses persiapan yang mencakup pembangunan bagi mereka yang membangun dari awal dari tanah kosong atau renovasi bagi mereka yang mengkonversi bangunan sebelumnya.
Pemeriksaan perlengkapan dan pengolahan limbah.
Setelah siap, petugas lapangan akan memeriksa seluruh persyaratan yang ada mulai dari alur proses, kelengkapan peralatan dan termasuk pengolahan limbahnya.
Kalau seluruh tahapan sudah terpenuhi, MBG akan mengeluarkan berita acara verifikasi validasi dan BGN akan tempatkan Kepala satuan pelayanan gizi.
SPPG baru tidak boleh langsung layani banyak sekolah.
Pasca maraknya kejadian keracunan seiring bertumbuhnya SPPG baru, Dadan meminta agar SPPG baru tidak boleh langsung melayani banyak sekolah. Untuk tahap awal melayani 2 atau 3 sekolah sampai terbiasa untuk memasak dengan baik dan juga mengirim tepat waktu.
Terkait makanan ultra proses, Dadan menegaskan itu hanya terjadi saat bulan puasa. Minuman susu berperisa gula tinggi juga sudah disampaikan untuk tidak lagi diberikan.
Dadan juga menyatakan masa libur sekolah bisa dimanfaatkan sebagai waktu evaluasi, dan dia juga menyebut program ini sebenarnya masih pada tahapan pertumbuhan.
“ Tahun depan sebetulnya baru kita akan masuk di sertifikasi dan akreditasi. Tapi dengan kejadian-kejadian seperti ini mungkin kita akan lakukan akreditasi-sertifikasinya bisa lebih awal untuk SPPG yang sudah terbentuk…” pungkasnya.
