Jatengtime.com-Jakarta-Koordinator Nasional JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia), Ubaid Matraji, dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi IX DPR- RI, Senin (22/9/2025) mengatakan temukan 6.452 siswa keracunan usai mengonsumsi MBG dan minta DPR RI merekomendasi ke Presiden Prabowo agar program MBG (Makan Bergizi Gratis) dihentikan.
“ Laporan dari kawan-kawan yang kita sebar di beberapa provinsi. Per 14 September kemarin, kami juga merilis ke media itu sudah di angka 5.360, lalu kemudian per 21 September kemarin, kita bikin PPT ini kita collect data lagi ternyata sudah tambah 1.092 kasus…” kata Ubaid.
Angka siswa keracunan ini menurut Ubaid pernah turun di periode Juni 2025 lantaran masih ada penerimaan murid baru atau sekolah libur. JPPI menyebutkan grafik keracunan naik di bulan Agustus mencapai ribuan kasus.
“ Itu peningkatannya bisa kelihatan pernah turun juga itu di bulan Juni turun karena memang sekolah bulan Juni-Juli itu masih SPMB atau PPDB ya sehingga angkanya kecil. Tapi begitu sekolah sudah masuk bulan Juli masuk kemudian Agustus SPPG dan September ini digeber MBG-nya maka naiknya angkanya gila-gilaan, ya ribuan. Saya tidak tahu kalau kejadian semacam ini apakah sudah ada indikator ini KLB (kejadian luar biasa) peningkatannya itu sangat tajam sekali…” ungkapnya.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.
“ Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah…” kata Ari.
“ Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak. Maka kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota dewan anggota Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden dan kami minta hentikan MBG dan evaluasi total…” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bukan kewenangan pihaknya untuk menyampaikan usulan pemberhentian MBG, tugas Komisi IX adalah mengawasi BGN dan memberikan rekomendasi.
“ Tadi kalau saran dari atau rekomendasi dari JPPI untuk menghentikan program, menyampaikan kepada presiden untuk menghentikan program, ini forumnya mungkin bukan di sini Pak…” kata Charles.
“ Mitra kami adalah BGN, kami memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi BGN sehingga kami menginginkan ada rekomendasi untuk bisa melakukan evaluasi terhadap mereka sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali…” ujarnya.
Legislator PDIP ini menyebut permalasahan dihentikan atau tidak menjadi kewenangan penuh Presiden Prabowo. MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang masih diperjuangkan.
“ Kalau masalah dihentikan atau tidak ya ini nanti kebijakannya bapak Presiden nih, kalau memang beliau merasa program ini tidak lagi dibutuhkan mungkin akan hentikan. Tadi kalau kata Pak Edi rekomendasi 1,2 tidak dijalankan mungkin akan dihentikan, tapi saat ini kan faktanya Presiden tetap merasa ini adalah program strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan. Oleh karena itu, saya yakin kita semua juga punya prioritas yang sama, bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali…” ungkapnya.
Namun Charles menyoroti temuan kasus keracunan dari MBG, dan khawatir bertambahnya angka dugaan keracunan MBG membuat orang tua tak mengizinkan sang anak untuk mengonsumsi MBG ke depannya. Angka yang disebutkan JPPI bukan yang resmi dilaporkan dan menyinggung temuan keracunan MBG di Jakarta Utara tehadap 79 anak yang tidak muncul ke publik.
“ Saya jujur khawatir, saya sangat khawatir sudah atau akan muncul ketakutan di antara orang tua murid untuk mengizinkan anak anaknya mengonsumsi MBG di sekolahnya. Sudah pasti ini under reported karena contoh di Jakarta saja satu minggu yang lalu, ada kejadian di Jakarta utara di Kelurahan Lagoa yang tidak muncul di media, ada 79 anak yang juga menjadi korban keracunan makanan. Dan saya yakin di tempat-tempat lain juga serupa, mungkin di kabupaten lain, provinsi lain, kejadian keracunan tapi tidak diliput media…” imbuhnya.
Jika kasus keracunan MBG sudah terjadi di banyak titik, kesalahan ada pada sistem dan Charles berharap temuan itu untuk ditindaklanjuti BGN.
“ Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan juga bahwa ketika hal ini terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), tetapi masalah di sistem ya…” pungkasnya.
